Kabarnariti.com ,Barito Utara – Masyarakat pengelola lahan di Desa Karendan dan Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, menyatakan mosi tidak percaya terhadap keterlibatan seorang oknum berinisial AS dalam proses pembebasan lahan oleh PT. Nusantara Persada Resources (NPR). Mereka bahkan mengancam tidak akan menyerahkan lahan jika perusahaan tetap melibatkan yang bersangkutan.
Prianto, salah satu koordinator pengelola lahan Desa Karendan, menyampaikan kepada media ini pada 2 Mei 2025 bahwa pihaknya telah melayangkan surat penolakan resmi kepada pimpinan PT. NPR. Surat tersebut memuat beberapa poin keberatan atas keterlibatan AS, yang disebut sebagai eks manajemen PT. Tamtama Perkasa—perusahaan tambang yang juga beroperasi di wilayah Lahei.
“AS ini kami nilai memiliki rekam jejak buruk selama bekerja di PT. Tamtama Perkasa. Ia pernah diberhentikan secara tidak hormat karena diduga melakukan pungutan liar terhadap masyarakat pencari kerja, serta kerap memprovokasi warga hingga memicu konflik sosial,” ujar Prianto.
Isi surat penolakan yang telah dikirimkan pada 22 April 2025 antara lain mencakup:
1. Penolakan terhadap segala bentuk keterlibatan AS dalam proses pembebasan lahan.
2. Tudingan bahwa kehadiran AS telah menimbulkan perpecahan dan menghambat musyawarah dengan warga pengelola.
3. Dugaan bahwa kebijakan yang dilibatkan AS memicu konflik sosial.
4. Ancaman tidak akan menyerahkan lahan jika PT. NPR tetap melibatkan AS.
Senada dengan Prianto, Jhon Kenedi juga menyampaikan bahwa keterlibatan AS justru menimbulkan kekacauan. Ia menyinggung soal dana sebesar Rp4,75 miliar yang dititipkan kepada Kepala Desa Karendan dan Kepala Desa Muara Pari, namun tidak pernah disampaikan kepada para pengelola lahan yang sah.
"Kalau PT. NPR tetap memaksakan AS, itu bukan investasi untuk kemajuan, tapi investasi konflik," ujar Jhon.
Minarsih, pengelola lahan lainnya, juga menyatakan penolakannya. Ia menyebut bahwa AS bahkan rela keliling kampung di Kaltim hingga ke Karendan dan Muara Pari untuk menciptakan polemik di tengah masyarakat.
Redaksi telah mencoba mengonfirmasi AS dan menyampaikan bukti surat penolakan dari warga, namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi yang diterima.(Tim/Red)
